.jpeg)
Sebanyak 226 dari 257 pendaftar penerimaan anggota Polri TA 2026 di Polres Nganjuk dinyatakan lolos verifikasi administrasi, dengan rincian 185 pria dan 41 wanita, Rabu (1/4/2026). Kapolres AKBP Suria Miftah Irawan segera menindaklanjuti tingginya angka tersebut dengan menggelar penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh panitia seleksi, sebagai bentuk komitmen transparansi dan anti korupsi. Kegiatan ini menjadi langkah preventif agar seluruh tahapan seleksi berjalan bersih, akuntabel, serta bebas dari praktik kecurangan yang merusak keadilan. Kapolres menegaskan bahwa animo masyarakat yang tinggi adalah cerminan kepercayaan publik yang harus dijaga dengan kerja nyata.
Pakta Integritas yang dibacakan ketua panitia, AKP Trubus, memuat komitmen untuk menjaga profesionalitas, menjunjung tinggi HAM, serta tidak menyalahgunakan wewenang dalam proses rekrutmen. Kapolres AKBP Suria Miftah Irawan menyampaikan bahwa prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) menjadi pedoman utama dalam menjaring calon anggota Polri yang berkualitas. Data menunjukkan formasi Bintara PTU SPKT menjadi yang paling diminati dengan 205 pendaftar, sementara Tamtama Brimob hanya 25 orang. Beberapa formasi Bakomsus bahkan nihil peminat, menjadi tantangan serius bagi panitia.
Kabag SDM Polres Nganjuk Kompol Burhanudin, S.Sos., menjelaskan bahwa proses verifikasi administrasi dilakukan secara ketat dan objektif tanpa diskriminasi. Ia mengungkapkan bahwa panitia seleksi akan terus mengedepankan transparansi di setiap tahapan, termasuk pengumuman hasil yang dapat diakses publik secara luas. Peserta diimbau untuk tidak percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu, karena semua keputusan berdasarkan hasil ujian yang terukur. Panitia juga berkomitmen untuk menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan kecurangan dalam proses seleksi.
Dengan adanya Pakta Integritas ini, Polres Nganjuk berharap proses penerimaan anggota Polri TA 2026 dapat berjalan dengan jujur, adil, dan menghasilkan generasi Polri yang unggul serta berintegritas. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa institusi Polri serius dalam memberantas praktik KKN di lingkungan internalnya. Pada akhirnya, masyarakat akan mendapatkan aparat penegak hukum yang benar-benar kompeten, amanah, dan siap menjaga keamanan serta ketertiban di Kabupaten Nganjuk.(Avs)