Pengungkapan jaringan judi online yang melibatkan 21 website dalam satu afiliasi menjadi momentum penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tidak hanya berhasil menuntaskan berkas perkara hingga dinyatakan lengkap (P-21), tetapi juga menunjukkan bahwa pendekatan konvensional dan non-konvensional dapat berjalan beriringan. Di satu sisi, patroli siber intensif mengungkap modus operandi terorganisir yang memanfaatkan berbagai rekening dan perusahaan sebagai kedok. Di sisi lain, pendekatan berbasis keuangan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 mulai menunjukkan hasil nyata dengan penyitaan 142 miliar rupiah dari 359 rekening serta penyerahan 58 miliar rupiah kepada Kejaksaan pada 5 Maret 2026. Langkah ini menjadi bukti bahwa pemberantasan judi online tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi harus menyentuh akar permasalahan: aliran dana.
Salah satu celah terbesar yang dimanfaatkan jaringan judi online adalah sistem pembayaran digital. Dari berbagai analisis yang dilakukan PPATK, diketahui bahwa payment gateway, e-wallet, dan instrumen pembayaran digital lainnya kerap menjadi sarana utama dalam mengelola dan mendistribusikan dana hasil kejahatan. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan bahwa pendekatan follow the money adalah kunci untuk mengungkap kejahatan keuangan, termasuk judi online yang menggunakan rekening nominee atau pinjam nama. Oleh karena itu, penguatan pengawasan terhadap payment gateway melalui penerapan prinsip know your customer (KYC), pelaporan transaksi mencurigakan, serta audit yang transparan menjadi kebutuhan mendesak. Publik pun mendorong regulator dan penyedia jasa keuangan untuk tidak lagi membiarkan celah ini dieksploitasi.
Ahli Tindak Pidana Pencucian Uang, Yenti Garnasih, menekankan bahwa aliran dana hasil kejahatan harus diputus secara menyeluruh. Tidak cukup hanya menangkap operator situs, tetapi seluruh rantai keuangan yang menopang operasional judi online harus dihancurkan. Pandangan ini sejalan dengan pendekatan yang diterapkan Bareskrim Polri, yang dalam rentang waktu 2021 hingga 2026 telah berhasil mengungkap lebih dari 30 kasus judi online dengan 171 tersangka dan total uang sitaan mencapai 241 miliar rupiah. Pengungkapan terbaru oleh Dit Siber Polda Sumatera Utara pada 16 Maret 2026 yang mengamankan 19 tersangka menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan di berbagai lini, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, para pengamat menilai bahwa keberhasilan ini harus diikuti dengan transparansi pengelolaan aset sitaan.
Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai bahwa pengawasan terhadap payment gateway dan layanan keuangan digital harus dilakukan secara konsisten dan transparan. Jaringan kejahatan terorganisir terus berinovasi, sehingga aparat penegak hukum, regulator, dan penyedia jasa keuangan harus bergerak dengan kecepatan yang sama. Sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan sistem pembayaran digital tidak disalahgunakan. Penguatan pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kepatuhan terhadap KYC, serta kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan adalah aspek-aspek yang perlu terus diperkuat. Dengan pendekatan komprehensif ini, celah pemanfaatan sistem pembayaran digital dalam praktik judi online diharapkan semakin dipersempit.
Ke depan, publik menaruh harapan besar pada tata kelola aset sitaan yang transparan dan akuntabel. Dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, ditegaskan bahwa penyitaan aset hasil judi online harus memberikan kontribusi nyata bagi negara dan dikelola secara terbuka. Pengamat Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menyoroti besarnya kerugian negara akibat judi online, sehingga penanganannya tidak boleh berhenti pada pengungkapan semata. Eksekusi putusan pengadilan menjadi tahap krusial yang menentukan apakah aset-aset yang disita benar-benar dapat dirampas untuk negara. Dengan sinergi antara Bareskrim Polri, PPATK, Kejaksaan, dan regulator keuangan, diharapkan proses hukum yang panjang ini berujung pada hasil yang nyata. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan, dari penyelidikan hingga eksekusi, adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik bahwa negara hadir secara utuh dalam memberantas kejahatan digital yang merugikan masyarakat. (Avs)