Jakarta- Di tengah euforia modernisasi dan digitalisasi institusi, Polri justru menyisipkan nilai yang lebih fundamental, yaitu inklusivitas, dengan memperkuat program rekrutmen bagi penyandang disabilitas, sebuah langkah yang sekaligus menepis anggapan bahwa institusi kepolisian hanya milik mereka yang bertubuh sempurna dan mampu secara fisik. Komitmen ini bukanlah keputusan dadakan, melainkan telah melalui proses panjang yang diwarnai dengan kajian mendalam, dukungan regulasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, serta Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2019, dan kini semakin diperkuat dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Polri yang baru. Pada Kamis (25/6/2026), Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan langsung kepada awak media bahwa memberikan kesempatan setara bagi penyandang disabilitas adalah bentuk nyata dari semangat keadilan yang selama ini menjadi cita-cita bersama, dan Polri berkomitmen untuk menjalankannya dengan sungguh-sungguh.
Jakarta- Prinsip yang diusung adalah bahwa seleksi tetap mengutamakan kompetensi, integritas, dan kesesuaian dengan kebutuhan organisasi, namun dengan penyesuaian yang adil terhadap kondisi disabilitas peserta sehingga mereka tidak dirugikan oleh faktor-faktor di luar kendali mereka. Artinya, standar kualitas anggota Polri tetap terjaga, tetapi proses seleksi menjadi lebih manusiawi dan fleksibel tanpa mengurangi esensi penilaian terhadap kemampuan calon anggota. Jenis disabilitas yang telah diterima dalam program ini mencakup kategori fisik tertentu seperti amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia, dan cerebral palsy dengan tingkat ringan, yang semuanya masih mampu beraktivitas mandiri dan memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada organisasi. Polri juga memastikan bahwa mereka tidak ditempatkan secara asal, melainkan melalui pemetaan yang cermat sehingga setiap personel bisa bekerja pada bidang yang paling sesuai dengan keahliannya, baik itu administrasi, analisis kebijakan, pelayanan publik, teknologi informasi, kesehatan, atau fungsi pendukung lainnya.
Jakarta- Bukti nyata dari komitmen ini terlihat dari data rekrutmen beberapa tahun terakhir, di mana pada tahun 2024 Polri berhasil merekrut dua penyandang disabilitas melalui jalur SIPSS dan 16 orang melalui Bintara, serta satu orang pada tahun 2025 melalui jalur Bintara, angka yang meskipun belum besar tetapi terus menunjukkan adanya ruang yang semakin terbuka bagi kelompok disabilitas. Johnny juga menegaskan bahwa Polri masih akan terus melakukan evaluasi dan kajian terhadap jumlah serta persentase rekrutmen ke depan, karena tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan regulasi yang berlaku, tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan profesionalisme. Yang paling penting, menurut Johnny, adalah bahwa pintu pengabdian terus terbuka bagi siapa pun yang memiliki kompetensi dan integritas, karena keterbatasan fisik tidak boleh menjadi penghalang untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara.
Jakarta- Dengan program rekrutmen proaktif ini, Polri ingin menunjukkan bahwa inklusi bukanlah sekadar slogan yang diucapkan di atas panggung, melainkan kebijakan yang dijalankan dengan konsistensi dan penuh tanggung jawab. Langkah ini adalah bagian dari upaya besar membangun institusi yang modern, humanis, dan menghormati hak setiap warga negara tanpa diskriminasi, sekaligus menginspirasi institusi lain di Indonesia untuk melakukan hal yang sama. Ke depan, Polri bertekad untuk terus memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas yang memiliki potensi, karena mereka adalah bagian tak terpisahkan dari semangat Bhayangkara yang mengutamakan pengabdian dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan bagi mereka yang selama ini merasa termarjinalkan, kabar ini adalah secercah harapan bahwa mimpi untuk memakai seragam cokelat dan melayani bangsa bukanlah hal yang mustahil, selama ada kemauan dan kerja keras untuk mewujudkannya.(Avs)