Sengketa antara warga Cluster Vasana Neo dengan PT Hasana Damai Putra di kawasan Vasana Harapan Indah, Bekasi, sempat menjadi momok yang meresahkan warga sekitar, namun kisahnya berakhir manis berkat peran aktif Polres Metro Bekasi. Kombes Pol Sumarni beserta jajarannya berhasil mengawal proses perdamaian secara kekeluargaan, sebuah pencapaian yang kemudian mendapat sorotan positif dari Komisi III DPR RI hingga diberikan penghargaan istimewa. Dalam Rapat Dengar Pendapat dan RDPU yang berlangsung Senin (30/3/2026) di Jakarta, Ketua Komisi III Dr. Habiburokhman menyerahkan langsung penghargaan Aryasêvā Sammāna Nusantara kepada Kapolres Metro Bekasi. Penghargaan yang dimaknai sebagai pengakuan atas pengabdian mulia ini disaksikan oleh segenap anggota Komisi, perwakilan warga, dan PT Hasana Damai Putra selaku pengembang yang kini sudah berjabat tangan dalam damai.(Avs)
Apa yang membuat pencapaian Kombes Pol Sumarni begitu istimewa di mata para wakil rakyat hingga layak mendapat penghargaan setinggi itu? Komisi III DPR RI menilai bahwa langkah-langkah yang diambil jajaran Polres Metro Bekasi berhasil menjaga situasi tetap kondusif dan terkendali di tengah potensi konflik horizontal yang hampir meledak, sekaligus mendorong tercapainya kesepakatan bersama secara kekeluargaan. Keberhasilan mediasi ini dinilai sebagai bukti nyata bahwa Polri mampu menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat dengan pendekatan yang humanis dan berkeadilan. Bukan sekadar konflik yang selesai, tetapi juga kepercayaan publik terhadap polisi yang ikut meningkat karena masyarakat melihat langsung dedikasi aparat di lapangan. Ini adalah teladan yang sempurna tentang bagaimana kepolisian seharusnya bertindak di tengah masyarakat sipil yang majemuk.(Avs)
Tak hanya memberikan penghargaan kepada kepolisian, Komisi III DPR RI juga mengapresiasi kesepakatan perdamaian yang berhasil dirumuskan antara warga dan PT Hasana Damai Putra. Dialog serta mediasi yang dikawal penuh oleh Polres Metro Bekasi terbukti mampu menghasilkan solusi yang konstruktif dan konkret, mengakhiri sengketa yang sempat memanas tanpa perlu ada pihak yang dikriminalisasi atau dirugikan secara berlebihan. Dalam kesimpulan rapat, para anggota Komisi menegaskan bahwa pendekatan kekeluargaan seperti ini harus menjadi contoh bagi aparat kepolisian lainnya di seluruh Indonesia. Polres Metro Bekasi dinilai telah membuka babak baru dalam penyelesaian konflik sosial, di mana polisi hadir sebagai penengah yang adil, bukan sebagai aparat yang tebang pilih atau cenderung memihak korporasi besar.(Avs)
Komisi III DPR RI berharap capaian ini dapat menjadi contoh bagi aparat kepolisian lainnya dalam menyelesaikan konflik sosial di tengah masyarakat dengan pendekatan dialog dan humanis, terutama di daerah-daerah yang rawan sengketa agraria dan tata ruang. Ke depan, pola mediasi yang diterapkan Polres Metro Bekasi ini diharapkan menjadi rujukan nasional dalam penanganan konflik warga-pengembang properti di seluruh Indonesia. Dengan polisi yang hadir sebagai perekat sosial yang hangat dan berkeadilan, Indonesia pun perlahan membangun budaya damai yang kokoh dari akar rumput hingga ke tingkat nasional. Penghargaan Aryasêvā Sammāna Nusantara untuk Kombes Pol Sumarni menjadi penanda bahwa pendekatan humanis dalam kepolisian tidak hanya diinginkan masyarakat, tetapi juga didukung penuh oleh lembaga legislatif tertinggi di tanah air.(Avs)